REFERENDUM JOGJAKARTA

REFERENDUM JOGJAKARTA. Pada tahun 2009 yang lalu isue Sultan Jongjakarta mau mencalonkan diri sebagai peminpin Negara Indonsia ramai didengar dan dibaca diberbagai media masa dan kini Jogjakarta meminta Referendum.

 Orang indonsia adalah orang jawa,hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya pahlawan  dan presiden Indonesia yang berlatar  jawa dan beberapa pulau dari NKRI mau keluar dari NKRI diantaranya Papua,Ambon dan Aceh.

Ibu kota Negara Indonsia terletak di Kota Jakarta,penduduk asli kota Jakarta adalah suku Betawi suku betawi ini kelompok suku kecil jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa lainnya di pulau Jawa yaitu,Jawa,Sunda dan Madura secara garis besar ,Orang sunda dan Jawa juga sudah dipisahkan dengan batas wilayah kota kabupatn dan Propinsi,Orang sunda hampir keseluruhan 98% bernaung dibawah payung Propinsi Jawa Barat.

Orang Jogjakarta  atau orang jawa tidak bisa dibilang sebagai suku namun pnduduk asli Jogjakarta adalah sebuah bangsa karena mempunyai Sistim Pemerintahan Kerajaan yang lebih tua jika dibandingkan dengan umur Sistim Kepresidenan Negara Indonesia ,sistim pemerintahan Jogjakarta berkearifan lokal yang dipimpin oleh seorang Raja yaitu Sultan ,dimana sultan mempunyai kedudukan yang diakui secara mutlak oleh rakyatnya dan rakyatnya adalah  Bangsa terbesar di Negara Indonesia,maka pantaslah Jogjakarta meminta referendum sebab takmungkinlah satu dua orang yang brganti jabatan di Negara ini memipin bagsa yang besar.

 Sistim kekeratonan tidak bisa dipimpin secara terpusat oleh Presiden walaupun Jogjakarta mempunyai Peraturan daerah Khusus yang mengatur kepemimpinan di Jogjakarta. 

 Pemberian nama Daerah Istimewa Jogjakarta mejadi maslah meski pemerintah Indonesia melihat bahwa Jogjakarta dari pertimbangan historis, peran daerah terhadap perjuangan nasional, dan fungsi daerah tersebut dalam menunjang pembangunan nasional.

Mengapa Jogjakarta yang harus menjadi daerah Istimewa bukan Surabaya,Jogjakarta adalah kota pusat kebudayaan dan Pusat kepemimpinan kerajaan maka jika pusat dari sistim kerajaan sudah dipegang maka secara tidak lansung Kepemimpinan yang dimiliki Jogjakarta sudah ada dalam gengaman Pemerintahan terpusat.

Tingginya kemiskinan,pelangaran HAM diindonesia dan gejolak alam banyak terjadi karena sistim Pmerintahan di Indonesia tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadalian .

SBY selaku Presiden Indonesia harus membuka ruang diskusi dngan Tokoh-tokoh,Jogjakarta yang telah dipercayai oleh Masyarakat kota Jogjakarta,apa solusi terbaik apakah Referndum ataukah Status Kesultanan Jogjakarta disamkan dengan Kedudukan Presiden Indonesia.

Indonsia adalah Negara yang merdeka secara Historis namun tidak secara fakta jika demikian ruang dmokrasi untuk Jogjakarta harus dibuka sebab dengan cara dialong lagsung dengan tokoh-tokoh Jogjakarta fakta kemrdekaan Indonesia bisa ditransformasi jika sistim pmerintahan diubah.

Sementara ini Jogjakarta biasa-biasa saja,tidak ada tanda-tanda  yang memungkinkan  bahwa Masyarakat kota Jogjakarta mminta Referendum  kata sorang Mahasiswa asal Papua di Jogjakarta melalui wawancara Via HP.

 namun Jika Referendum yang diminta dari hasil dialong  itu tercapai wilayah mana yang akan mejadi Bagaian kerajaan kekuasaan Keraton Jogjakarta .

 Sejak tahun 1945,wilayah kekuasaan Kesultanan Yongjakarta yang pada tahun 1945 yongjakarta dieeja dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat,yaitu meliputi

Kabupaten Kota Yongyakarta

Kaupaten Seleman

Kabupaten Gunung Kidul

Kabupaten KulonProgo.

Data diatas adalah pembagian wilayah berdasarkan pemetaan wilayah namun bagaimana jika Referendum Jogjakarta disetjui oleh 90% Orang jawa di Indonesia.